Sekilas Tentang Good Corporate Governance

good corporate governanceGood Coorporate Governance (GCG) adalah tata kelola dalam dunia bisnis.  Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa Good Coorporate Governance adalah tata kelola suatu proses atau struktur untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stake holder berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika.

Tujuan pelaksanaan Good Coorporate Governance adalah :

  1. Memaksimalkan aktifitas untuk mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan.
  2. Mengoptimalkan nilai perusahaan dalam kurun waktu yang panjang dengan cara meningkatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil, dengan harapan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
  3. Memaksimalkan pengelolaan perusahaan secara profesional, tertib aturan, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
  4. Mengoptimalkan pengelolaan resiko dan sumberdaya perusahaan ke arah yang lebih produktif.
  5. Meningkatkan nilai investasi perusahaan.
  6. Membudayakan setiap pimpinan membuat dan melaksanakan keputusan berlandaskan pada nilai moral yang tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stake holder.
  7. Meningkatkan kontribusi dan peranan perusahaan dalam perekonomian nasional.

Landasan hukum GCG :

  1. TAP MPR XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  2. UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.
  3. UU RI No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  4. UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
  5. SK Menneg BUMN No KEP-103/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.
  6. Kep Menneg/Kepala BKPM No. Kep-23/PMPBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan.

Pengertian Good Corporate Governance menurut Syakhora dalam Dadang dan Sylvana (2007) adalah suatu sistem yang dipakai board untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif.

Prinsip-prinsip GCG :

Transparansi :
Yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan.

Pengungkapan :
Yaitu pemberian informasi kepada stake holder baik diminta maupun tidak, tentang berbagai hal menyangkut kinerja operasional, resiko usaha, keuangan.

Kemandirian :
Yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa mengorbankan kepentingan yang lain.

Pertanggungjawaban :
Yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran :
Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stake holder.

Elemen GCG :

  1. Fokus kepada Board.
  • Untuk PT : Direksi dan Komisaris.
  • Untuk Pemerintah : Presiden dan DPR atau Kepala Daerah dan DPRD.
  1. Hukum dan Peraturan.
  2. Pengelolaan Sumberdaya dengan kaidah ekonomis, efektif, dan efisien.
  3. Transparan, Akuntabiliti, Responsibiliti. Independensi, Fairness (TARIF).

Tujuan perusahaan :

Pengendalian strategik, sebab GCG adalah salah satu instrumen pengendalian strategik perusahaan.

Ruang Lingkup GCG :

  1. Pendekatan moral.
  2. Adil, taat peraturan, sesuai nilai agama.
  3. Pendekatan budaya.
  4. Pendekatan kesisteman
  • Penerapan GCG pada Komisaris dan Direksi.
  • Penerapan GCG dalam bidang operasional.
  • Penerapan GCG pada pimpinan manajerial.

Hambatan Penerapan GCG :

  1. Tradisi birokratis yang masih korup.
  2. Rendahnya gaji di kalangan birokrat.
  3. Pengawasan yang tidak memadai.
  4. Transparansi dari peraturan dan hokum.

Akibat jika tidak melaksanakan GCG :

  1. Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat.
  2. Merosotnya kepercayaan karyawan.
  3. Merosotnya kepercayaan kreditur.
  4. Menimbulkan keraguan pemerintah.

Tindak Lanjut GCG :

  1. Mereview dan merivisi atau menyempurnakan berbagai peraturan.
  2. Setiap peraturan mencantumkan sanksi atas pelanggaran.
  • Hukuman disiplin.
  • Tuntutan ganti rugi.
  • Proses hukum politik.

Pengukuran dan Penilaian GCG :

  • Dapat dilakukan mandiri untuk mengetahui posisi perusahaan.
  • Dapat menggunakan lembaga independen apabila ingin dipercaya masyarakat.

Lembaga yang mengaudit dapat berupa :

  • Komite audit.
  • Badan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan.
  • Pengawasan atas kebenaran penilaian dan ketepatan waktu pelaporan.
  • Menindak lanjuti semua hasil penilaian ke dalam laporan perusahaan.
  • Analisis untuk evaluasi guna penyempurnaan proses, hasil, dan dampaknya.